Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah secara resmi mendampingi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, melakukan kunjungan klarifikasi ke sebuah Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Ponpes Hamalatul Qur’an Minggu (1/11).
Kunjungan ini merupakan respons cepat atas ramainya pemberitaan mengenai dugaan tindakan arogan aparat kepolisian yang dinilai menyalahi prosedur hukum di lingkungan pesantren tersebut. Ketua LBH-AP PWM Jawa Tengah, Ponxi Yoga Wiguna, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak Muhammadiyah menuntut kejelasan kronologi dari aparat kepolisian agar kasus ini terang benderang.
“Berdasarkan hasil klarifikasi hari ini, kesaksian dari para korban mengonfirmasi adanya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang kami nilai kuat telah melanggar prosedur hukum yang berlaku,” ujar Ponxi. Menyikapi temuan tersebut, LBH-AP PWM Jawa Tengah bersama Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah akan mengambil langkah tegas.
Ponxi menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan kuasa hukum yang telah ditunjuk dan siap melebur dalam tim advokasi bersama. Saat ini, tim telah resmi melayangkan laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) terkait dugaan pelanggaran etik oknum kepolisian.
Mengingat insiden ini melibatkan santriwati, Muhammadiyah juga berencana mengekskalasi kasus ini dengan membawanya ke Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, serta mendesak atensi langsung dari lembaga legislatif. Langkah advokasi berlapis ini diambil bukan semata-mata untuk membela institusi secara internal. Ponxi menekankan bahwa Muhammadiyah memandang kasus ini sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
“Advokasi ini bertujuan murni untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini bukan hanya tentang Muhammadiyah atau umat Islam semata, melainkan wujud kepedulian terhadap isu penegakan hukum yang lebih luas, agar ke depan aparat tidak lagi bertindak sewenang-wenang di luar ketentuan hukum,” pungkasnya.