SUKOHARJO — Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Kabupaten Sukoharjo secara resmi menyuarakan protes dan mengeluarkan pernyataan sikap terkait insiden penggerebekan yang terjadi di Ma’had Hamalatul Qur’an, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Langkah ini diambil merespons kronologi kejadian yang tertuang dalam surat edaran resmi Yayasan Dakwah & Sosial Al-Mukmin Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an bernomor: 010/RTQ-HQ/SE/X/2026.
Berdasarkan rilis yang diterima pada Jumat (30/10/2026), Komandan KOKAM Kabupaten Sukoharjo, Yusuf Fa’iquddin, menegaskan bahwa apabila kronologi dalam surat tersebut benar adanya, maka tindakan aparat di lapangan dinilai telah menyalahi prosedur dan mengabaikan prinsip hak asasi manusia.
Sebagai bentuk pengawalan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, KOKAM Sukoharjo menyatakan tiga poin sikap tegas:
- Mengecam Keras Tindakan Represif KOKAM Sukoharjo mengecam keras operasi penggerebekan tersebut karena dinilai dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi serta jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
- Menuntut Permintaan Maaf dari Institusi Kepolisian Mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini institusi kepolisian, untuk berjiwa besar dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden penggerebekan yang kurang manusiawi tersebut.
- Mendesak Pengusutan Oknum Petugas Meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi internal guna mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada oknum petugas yang terbukti bertindak arogan dan melampaui batas kewenangan (SOP) di lapangan.
Pernyataan sikap ini menjadi bentuk komitmen KOKAM Sukoharjo dalam memastikan aparat penegak hukum tetap bekerja secara profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
Kronologi Penggerebekan Versi Ponpes: Santriwati Trauma, Ditodong Tanpa Hijab
Menurut surat edaran dari Yayasan Dakwah & Sosial Al-Mukmin, peristiwa bermula pada pukul 03.20 WIB dini hari. Puluhan polisi bersama personel Brimob bersenjata lengkap—yang mengaku dari Polda Jateng dan Polres Sukoharjo—mendatangi pondok saat para santriwati masih tertidur lelap. Karena pintu tidak segera dibuka, aparat diduga mendobraknya hingga paksa masuk.
Para santriwati yang terkejut langsung panik dan berusaha menyelamatkan diri ke kamar ustadzah dalam kondisi belum sempat mengenakan jilbab. Namun, pintu kamar tersebut juga didobrak hingga hampir rusak. Tanpa diberikan kesempatan untuk menutup aurat, para santriwati ditarik keluar dan ditodong dengan senjata laras panjang. Padahal, dalam kesehariannya, para santriwati ini sangat menjaga diri dan selalu berhijab erat.
Tindakan intimidasi diduga tidak berhenti di situ. Di ruang belakang, seorang santriwati dilaporkan dipaksa tiarap, tubuhnya dibolak-balik, dan wajahnya dicengkeram oleh petugas sambil dibentak, “Kamu laki-laki atau perempuan?!”, serta dipaksa memperlihatkan rambutnya di bawah todongan senjata.
Sekitar pukul 03.51 WIB, para santriwati dibawa ke Polsek Mojolaban, sebelum akhirnya dipindahkan ke Polres Sukoharjo pada pukul 10.00 WIB untuk interogasi lanjutan. Berdasarkan keterangan ponpes, proses ini dilakukan tanpa pendampingan dari wali maupun kuasa hukum, dan tanpa adanya surat panggilan resmi. Mirisnya, meski telah meminta makan sejak pukul 14.00 WIB, mereka dilaporkan baru diberi makan pada pukul 17.00 WIB dalam kondisi lemas kelaparan.
Balita Turut Dibawa, Anak 5 Tahun Sempat Hilang
Tragedi ini juga berimbas pada anak-anak di bawah umur. Seorang balita berusia 3 tahun (anak dari ustadzah setempat) terpaksa ikut dibawa ke kantor polisi karena menangis histeris akibat trauma. Selain itu, seorang anak berusia 5 tahun sempat dilaporkan hilang di tengah kepanikan, sebelum akhirnya diselamatkan oleh warga sekitar dan diantarkan ke rumah kakeknya di wilayah Semanggi.
Wali santri juga mengeluhkan klaim polisi yang menyebut telah menghubungi pihak keluarga untuk penjemputan. Kenyataannya, para wali mengaku tidak pernah menerima panggilan telepon dari pihak kepolisian, kecuali satu orang wali santri. Mereka baru dipulangkan setelah salah satu wali mendatangi kantor polisi dan mendesak pemulangan karena tidak adanya pendampingan hukum.
Garis Polisi dan Penyitaan Barang Senilai Rp50 Juta
Hingga surat pernyataan tersebut dirilis, pihak pondok pesantren mengaku belum menerima surat penyitaan resmi atas sejumlah barang yang dibawa polisi, yang ditaksir bernilai sekitar Rp50 juta. Barang-barang yang disita meliputi:
* 1 set busur dan anak panah (fasilitas ekstrakurikuler memanah).
* Drone (fasilitas ekstrakurikuler media).
* Handphone milik para santriwati dan ustadzah.
* Uang tabungan lebih dari Rp16 juta, emas Antam 1 gram, serta mata uang dirham di dalam brankas.
* 3 unit sepeda motor milik ustadzah.
Akibat pemasangan garis polisi (police line), seluruh aktivitas belajar mengajar di pesantren tersebut terpaksa dihentikan total.
Versi Kepolisian: Terkait Kasus Pembakaran Warung
Di sisi lain, pihak kepolisian memberikan keterangan terkait operasi tersebut. Penggeledahan di dua pondok pesantren yang berada di Karanganyar dan Sukoharjo pada Selasa (27/10/2026) hingga Kamis dini hari itu dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus pembakaran “Warung Mi dan Babi Tepi Sawah” di Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo.
Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang yang diduga senjata tajam, busur, dan anak panah, serta membawa total 27 orang sebagai saksi untuk dimintai keterangan (12 orang dari Jenawi, Karanganyar, dan 15 orang dari Mojolaban, Sukoharjo), termasuk beberapa anak di bawah umur. Kepolisian menyatakan bahwa pemeriksaan telah melibatkan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta UPTD PPA guna memastikan prosedur terhadap anak, dan seluruhnya kini telah dipulangkan.
Harapan Evaluasi dan Tuntutan Keadilan
Pihak pondok pesantren menegaskan bahwa setelah pemeriksaan intensif, tidak ditemukan bukti keterlibatan para santriwati maupun pengurus dalam kasus kriminal tersebut, sehingga seluruhnya diperbolehkan pulang. Kendati demikian, barang-barang yang disita hingga kini belum dikembalikan. Pihak ponpes mengutuk keras tindakan represif yang dinilai berada di luar prosedur hukum (SOP) dan berharap insiden ini menjadi bahan evaluasi serius bagi institusi Polri.
KOKAM Sukoharjo melalui Komandan Yusuf Fa’iquddin menyatakan akan terus mengawal kasus ini demi memastikan keadilan bagi para santriwati, serta mendorong agar penegak hukum mengedepankan asas kemanusiaan, perlindungan anak, dan perempuan dalam setiap tindakannya di lapangan.